Bimtek Perpajakan tingkat nasional dengan materi meliputi Pengelolaan PNPP, Penilaian Bangunan Untuk Penentuan NJOP, Pelaporan E-SPT Bagi Instansi Pemerintah. Penyuluhan Pajak Daerah, Pendataan Objek dan Subjek PBB P2, Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD, Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lainnya.

Materi bimtek perpajakan tersebut merupakan bagian dari materi bimtek Perpajakan tingkat nasional oleh PT. Pelatihan Nasional Indonesia (PELNASINDO). Sebagai penyelenggara pelatihan, training, bimtek, diklat dan sosialisasi dalam mendukung program-program pemerintah republik Indonesia.

Selain diklat Perpajakan, PELNASINDO juga melayani kegiatan bimtek Lingkungan Hidup, kesehatan, Pemerintahan Desa, Kepegawaian, bimtek keuangan, DPRD & Sekwan, kependudukan, Aset Daerah dan beberapa bidang lainnya.

Materi Bimtek Bidang Perpajakan

Berikut beberapa pilihan materi bimtek Perpajakan dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek. Selain materi dibawah ini para peserta pelatihan, bimbingan teknis bidang Perpajakan dapat mengajukan permintaan materi lain, sesuai kebutuhan peserta maupun instansi dan perusahaan.

  1. Optimalisasi Penggalian Potensi PAD Melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  2. Mekanisme Pendataan dan Penilaian PBB Perkotaan dan Pendesaan Beserta Objek & Subjek PBB-P2 Penagihan Pajak Daerah
  3. Pemahaman Kebijakan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
  4. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  5. Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Sesuai PP No. 10 Tahun 2021
  6. Pengelolaan PNPP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Bagi Pengelola PNBP
  7. Penilaian Bangunan Untuk Penentuan NJOP Bangunan PBB-P2
  8. Peningkatan Kompetensi Jurusita Pajak Daerah Pemerintah Daerah
  9. Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah
  10. Tata Cara Pengisian dan Pelaporan E-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  11. Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Serta Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Sesuai UU No. 1 Tahun 2022
  12. Penyuluhan Pajak Daerah
  13. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) 28 Tahun 2009
  14. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
  15. Pendataan Objek dan Subjek PBB P2
  16. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
  17. Pajak Berbasis Elektronik E-Billing
  18. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah
  19. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  20. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah
  21. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Pajak Daerah
  22. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  23. Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
  24. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
  25. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah
  26. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
  27. Audit Perpajakan OPD
  28. Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan
  29. Tata Cara Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Ayat 2 Oleh Instansi Pemerintah dan SOPD Atas Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Terbaru Tahun 2020 (PMK No. 231/PMK.03/2019)
  30. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak
  31. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  32. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  33. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD
  34. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI
  35. Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan
  36. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
  37. Perpajakan Penilaian Pajak Daerah PBB-P2
  38. Sosialisasi Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah
  39. Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD
  40. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah
  41. Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah
  42. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah
  43. Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Pajak
  44. Mekanisme Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Sopd Atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Serta Belanja Apbd Pasca Berlakunya Pp Nomor 23 Tahun 2018, Pmk99/Pmk.03/2018 Dan Pmk Nomor Pmk-9/Pmk.03/2018 Serta Praktik Pengisian Laporan Pajak (E-Spt) Berdasarkan Aplikasi Terbaru Dan Peraturan Perpajakan
  45. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  46. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
  47. Sosialisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
  48. Perpajakan Rumah Sakit dan Akuntansi Rumah Sakit
  49. Substantif Spesialisasi Pemeriksaan Pajak Daerah
  50. Sosialisasi PMK No. 59/PMK.03/2022 Perubahan Atas PMK-231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP Serta Pemotongan dan Pemungutan, Penyetoran & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
  51. Audit Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
  52. Pelatihan Regulasi dan Aplikasi PPH Pasal 22
  53. Perhitungan PPH 21 Terkait UU HPP No. 7 Tahun 2021
  54. Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPPPD) Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  55. Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPPPD)
  56. Pelatihan Aplikasi E-Faktur, E-Billing, E-SPT Perpajakan Berbasis Elektronik Bagi Instansi Pemerintah Daerah
  57. Sosialisasi PP No. 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  58. UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Omnibus Law) Klaster Perpajakan
  59. Pedoman Teknis Penatausahaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020
  60. Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
  61. Pemeriksaan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
  62. Regulasi Penyederhanaan Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah Daerah dan Desa Berdasarkan PMK No. 231/PMK.03/2019
  63. Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Desa
  64. Praktik Pengisian SPT Manual dan E-SPT
  65. Pemeriksaan Akuntansi Dalam Perpajakan dan Audit Pajak Daerah
  66. Mekanisme SOP Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan PBB Perkotaan dan Pedesaan (PPB-P2)

Lokasi Bimtek Perpajakan Nasional

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek Perpajakan yang diadakan oleh PELNASINDO terdapat di berbagai kota seperti Jakarta, Bali, Medan, Bandung, Malang, Semarang, Palembang, Surabaya, Yogyakarta. Manado, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Lombok dan beberapa kota lainnya di Indonesia.

Demikian materi bimtek Perpajakan yang diselenggarakan oleh PT. Pelatihan Nasional Indonesia (PELNASINDO). Terlampir jadwal bimtek Perpajakan tingkat nasional.

Scroll to Top