Bimtek dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan materi meliputi Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan BUMN & BUMD, Pelatihan Procurement dan Purchasing Management, Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE, Peningkatan Tata Kelola UKPBJ dan materi lainnya.

Materi tersebut merupakan bagian dari materi pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa tingkat nasional yang diadakan oleh PT. Pelatihan Nasional Indonesia (PELNASINDO). Sebagai penyelenggara pelatihan, training, bimtek, diklat dan sosialisasi dalam mendukung program-program pemerintah republik Indonesia.

Selain bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, PELNASINDO juga melayani kegiatan bimtek Perpajakan, Lingkungan Hidup, kesehatan, Pemerintahan Desa, Kepegawaian, bimtek keuangan, DPRD & Sekwan, Humas dan beberapa bidang lainnya.

Materi Bimtek Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut beberapa materi pilihan bidang Pengadaan Barang dan Jasa untuk pemerintahan dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek. Selain materi dibawah ini para peserta pelatihan, bimbingan teknis bidang Pengadaan Barang dan Jasa dapat mengajukan permintaan materi lain, sesuai kebutuhan peserta maupun instansi dan perusahaan.

  1. Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) – Level 1 (Tingkat Dasar)
  2. Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  3. Implementasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi Terbaru
  4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
  5. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada BLU/BLUD
  6. Penerapan E-Katalog dan E-Purchasing Sesuai Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 Serta Penerapan TKDN
  7. Penerapan TKDN Serta Perhitungan Harga TKDN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  8. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Swakelola Sesuai Peratuan LKPP No. 3 Tahun 2021 & Perpes No. 12 Tahun 2021
  9. Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  10. Praktik Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa
  11. Sosialisasi Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  12. Teknik dan Metode Penyusunan HSE-OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa
  13. Perhitungan TKDN Konstruksi Dalam Setiap Proses Pengadaan Barang dan Jasa
  14. Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  15. Penyusunan HPS Serta Penerapan TKDN
  16. Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
  17. Pedoman Teknis E-Purchasing dan E-Katalog Untuk Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa
  18. Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan BUMN & BUMD
  19. Pelatihan Procurement dan Purchasing Management
  20. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Puskesmas/Rumah Sakit
  21. Prosedur Penyelenggaraan E-Katalog Lokal/Daerah Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  22. Perhitungan dan Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
  23. Sosialisasi Porgram Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Serta Penerapan TKDN Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  24. Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perhitungan TKDN Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022
  25. Evaluasi Kinerja Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  26. Sosialisasi Aplikasi SPSE dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)
  27. Epdoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Desa Sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  28. Perpajakan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  29. Pelatihan Procurement Contract & Bidding Evaluation
  30. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 & Perpres No. 12 Tahun 2021
  31. Sosialisasi Perpes No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  32. Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018
  33. Pedoman Perencanaan dan Pengadaan Asuransi Barang Milik Negara/Daerah
  34. Standar Dokumen Pengadaan Untuk Rancangan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  35. Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Sesuai PermenPUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
  36. Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PJBP)
  37. Sosialisasi Permenpan RB No. 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  38. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  39. Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
  40. Strategi Penyusunan SOP Pengadaan Barang/Jasa BUMD & BUMN
  41. Metode Tender Cepat dan Pengadaan Langsung Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  42. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sektor BUMD
  43. Membangun Strategi Tata Kelola Kerja Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018
  44. Sosialisasi Perpres No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
  45. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kelurahan Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 & Permendagri No.130 Tahun 2018
  46. Penguatan Kapasitas Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
  47. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
  48. Strategi Menang Tender Pemerintah Melalui Penguasaan SPSE Serta Simulasi Tender Cepat
  49. Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Resiko Pengadaan
  50. Strategi dan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  51. Peningkatan Tata Kelola UKPBJ
  52. Penilaian Angka Kredit dan Jabatan Fungsional (JAFUNG) Pengadaan Barang dan Jasa
  53. Penyusunan Kontrak dan Strategi Pengadaan Serta Audit Pengadaan Barang dan Jasa
  54. Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat dengan Pelelangan, dan Pengadaan tanpa Tender
  55. Penyusunan Spesifikasi Teknis HPS dan Kontrak Pengadaan
  56. Prosedur Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Secara Swakelola, Evaluasi Penawaran, HPS, Dok Kontrak Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  57. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Melalui Sistem Informasi E-Swakelola Sesuai Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 dan Perpres No. 12 Tahun 2021
  58. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018
  59. Peningkatan Kompetensi Bagi Pejabat Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
  60. Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  61. Pendalaman Materi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah untuk Tingkat Lanjut
  62. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  63. Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah

Pelaksanaan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan kegiatan pelatihan atau bimtek Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh PELNASINDO telah memiliki jadwal dan lokasi berlangsungnya kegiatan bimtek. Kegiatan tersebut terdapat di berbagai kota seperti Manado, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Lombok. Jakarta, Bali, Medan, Bandung, Malang, Semarang, Palembang, Surabaya, Yogyakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia.

Demikian materi bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh PT. Pelatihan Nasional Indonesia (PELNASINDO). Terlampir jadwal bimtek/diklat Pengadaan Barang dan Jasa tingkat nasional.

Scroll to Top