Bimtek/Pelatihan keuangan dan Bendahara dengan materi meliputi Pedoman Penyusunan Rancangan PPAS APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Tata Cara Penatausahaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan BLUD dan Penyusunan RBA BLUD, Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan lainnya.

Materi pelatihan tersebut merupakan bagian dari materi pelatihan keuangan tingkat nasional oleh PT. Pelatihan Nasional Indonesia (PELNASINDO). Sebagai penyelenggara pelatihan, training, bimtek, diklat dan sosialisasi dalam mendukung program-program pemerintah republik Indonesia.

Selain bimtek keuangan, PELNASINDO juga melayani kegiatan pelatihan Lingkungan Hidup, kesehatan, Pemerintahan Desa, Kepegawaian, bimtek keuangan, DPRD & Sekwan, kependudukan, Aset Daerah dan beberapa bidang lainnya.

Lokasi Bimtek Keuangan Nasional

Penyelanggaraan bimtek oleh PELNASINDO diadakan di beberapa kota yaitu Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Semarang, Palembang, Medan. Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Manado, Makassar, Lombok dan beberapa kota lainnya di Indonesia.

Materi Bimtek Keuangan/Bendahara Daerah

Berikut beberapa materi bimtek/diklat bidang keuangan dan bendahara yang dapat dipilih oleh masing-masing peserta.

  1. Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Berbasis SIPD
  2. Pedoman Penyusunan Rancangan PPAS APBD
  3. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bagi PA, PPTK, PPK, Bendahara & SKPD
  4. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
  5. Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Berdasarkan Permenkes No. 6 Tahun 2022
  6. Pengelolaan Serta Tata Cara Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD
  7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Serta Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pertanggungjawaban Berbasis Akuntabilitas
  8. Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah SKPD
  9. Penyusunan Laporan Keuangan BLUD dan Penyusunan RBA BLUD
  10. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 Sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2022
  11. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bagi PA, KPA, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, PPTK & Bendahara
  12. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD
  13. Sosialisasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  14. Penyusunan PRA RKA APBD dan Keterkaitannya dengan PP No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  15. Sosialisasi dan Implementasi Permendagri No. 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Serta Pedoman Penyusunan APBD TA. 2023
  16. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD
  17. Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  18. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  19. Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
  20. Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  21. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi Dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  22. Tata Cara Pengadaan Pinjam Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No. 10 Tahun 2021)
  23. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya
  24. Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD
  25. Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Menghadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
  26. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  27. Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  28. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  29. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
  30. Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
  31. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
  32. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  33. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  34. Penyusunan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  35. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
  36. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  37. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  38. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  39. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  40. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  41. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
  42. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  43. Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
  44. Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
  45. Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
  46. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
  47. Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit
  48. Tata Kelola Keuangan UPT
  49. Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
  50. Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP No.12 Tahun 2019
  51. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
  52. Manajemen Keuangan Daerah dan Investigasi
  53. Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
  54. Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
  55. Penyusunan KUA PPAS dan RKA SKPD
  56. Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
  57. Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019
  58. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD
  59. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
  60. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020
  61. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
  62. Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
  63. Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP
  64. Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara
  65. Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD
  66. Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting
  67. Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
  68. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  69. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
  70. Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan Daerah
  71. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E-SIPKD, E-Reporting, E.Siap/BMD
  72. Audit Keuangan, Audit Aset, dan Audit Kinerja Untuk Memperoleh dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  73. Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
  74. Sosialisasi Permendagri No. 26 Tahun 2021 Perubahan Atas Permendagri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD
  75. Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
  76. Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020
  77. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
  78. Reviu Atas RPJMD dan Renstra Sesuai Permendagri No. 9 Tahun 2018
  79. Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP No. 12 Tahun 2019 dan Keterkaitan Dengan RPJMD
  80. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan
  81. Implementasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  82. Permendagri No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  83. Penyusunan APBDes Anggaran Desa
  84. Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pengelola Keuangan PA, PPK dan PP
  85. Tata Cara Pengajuan Pinjaman Daerah
  86. UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  87. Implementasi SIPD Dalam Penatausahaan LPJ Keuangan Daerah
  88. Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Kelurahan
  89. Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pejabat Penatausahaan
  90. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Pajak Daerah
  91. Peran PPK Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Perpres No, 12 Tahun 2021
  92. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BMD Dalam Penerapan SIPD
  93. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN)
  94. Standar Pengawasan Audit Keuangan Pemerintah
  95. Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
  96. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah
  97. Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah Daerah (SKPD)

Selain tema atau materi diatas para peserta pelatihan, bimbingan teknis bidang keuangan dan bendahara dapat mengajukan permintaan materi lain, sesuai kebutuhan. Demikian materi Bimtek/Pelatihan Bidang Keuangan / Bendahara yang diselenggarakan oleh PT. Pelatihan Nasional Indonesia (PELNASINDO).

Scroll to Top